Berita

Penyelenggaraan Perayaan Hari Hutan Internasional Tahun 2015

2015/03/13 - 02:03 am

Dalam Rangka Hari Hutan Internasional (HHI) 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengadakan lomba iklan layanan masyarakat stop motion video berhadiah paket wisata Lintas NTT: Kelimutu-Komodo. Acara diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2015 di Hutan Kota Universitas Indonesia Depok.



Forest Investment Program(FIP) Project I Coordination Meeting

2015/01/20 - 05:58 am

Pada tanggal 19 Januari 2015, Pusat Standardisasi dan Lingkungan mengadakan pertemuan koordinasi dalam dalam rangka penyiapan rencana implementasi Forest Investment Program Project I. Dalam tahap Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) ini, Southpole Carbon Asset Management Ltd sebagai konsultan perencana terpilih bertugas mempersiapkan segala syarat dan dokumen yang diperlukan oleh Pemerintah Indonesia untuk bisa mendapatkan grant dari Asian Development Bank untuk implementasi FIP Project I.



Diskusi Evaluasi Peer Review of the Emission Factor for Tropical Peatlands Drained for Oil Palm Cultivation

2015/01/15 - 02:48 am

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menggelar diskusi evaluasi Peer Review of the Emission Factor for Tropical Peatlands Drained for Oil Palm Cultivation pada hari Rabu, 14 Januari 2014 di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Hadi Daryanto. Diskusi evaluasi terhadap peer review yang diterbitkan oleh United States Environmental Protection Agency (US-EPA) pada bulan Desember 2014 tersebut digelar guna menjaring masukan untuk pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut. Turut hadir dalam diskusi evaluasi tersebut adalah jajaran Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, para pakar dari IPB, asosiasi yang membidangi perkebunan kelapa sawit, NGO serta organisasi internasional.



Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar 2014

2015/01/09 - 08:11 am

Hutan sebagai suatu ekosistem sebagai penyangga kehidupan, dalam pengelolaannya haruslah memperhatikan keterpaduan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi secara utuh. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa hutan dibagi menjadi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Meskipun pembagian fungsi hutan tersebut nampak tegas, namun dalam pengelolaannya harus tetap berprinsip pada keberlanjutan ketiga aspek tersebut. Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam dan mendukung kesejahteraan masyarakat, para pengelola dan pihak terkait yang berkecimpung dalam pengelolaan hutan berpegang pada peraturan perundangan dan produk turunannya, salah satu diantaranya adalah Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI sesungguhnya memiliki posisi yang strategis dalam mendukung implementasi pengelolaan hutan, karena didalamnya berisi persyaratan-persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh para pihak dalam mengelola suatu kawasan hutan. SNI yang telah ada saat ini mencakup SNI Pengelolaan Hutan, SNI Hasil Hutan Kayu, dan SNI Hasil Hutan Bukan Kayu. SNI yang ada sejak terbentuknya Pustanling tahun 1999 hingga bulan Desember tahun 2014 sebanyak 183 SNI terdiri dari 50 SNI Pengelolaan Hutan, 21 SNI Hasil Hutan Bukan Kayu, 71 SNI Hasil Hutan Kayu, 41 SNI Harmonisasi Standar Internasional. Namun demikian, karena sifat SNI adalah sukarela (voluntary), maka penerapan SNI belum secara luas digunakan oleh para pihak terkait.



Menteri LHK, Seskab dan BP REDD (+) Koordinasikan Kelembagaan Pengendalian Perubahan Iklim

2015/01/08 - 10:14 am

Seskab RI, Andi Wijayanto, MenLHK Siti Nurbaya, Kepala BP REDD+ Heru Prasetyo berkoordinasi untuk pembahasan berkenaan dengan posisi kelembagaan BP REDD+.Konsultasi ini (Selasa, 6 Januari) di gedungManggala Wanabakti, sangat penting dalam rangka pengendalian perubahan iklim yang menjadi perhatian dunia internasional dan menyangkut pula kehidupan masyarakat kita, karena menyangkut kualitas penompang kehidupan manusia, demikian dijelaskan oleh Menteri LHK. “Selama ini pengelolaan pengendalian perubahan iklim dilakukan oleh beberapa lembaga dengan indikasi tumpang tindih seperti antara Kementerian LHK, BP REDD+ dan Dewan Nasional perubahan iklim (DNPI)”, demikian Siti Nurbaya. “Karena itu penting untuk mempertemukan lembaga-lembaga seperti LHK dan BP REDD+ seperti saat ini,” kata Andi Wijayanto.



Kegiatan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sektor Kehutanan

2015/01/08 - 03:54 am

Standar Nasional Indonesia adalah suatu standar yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia untuk menciptakan keteraturan serta kesatuan basis produksi dan transaksi pasar, melindungi kepentingan umum dan meningkatkan daya saing. SNI mempunyai peran sangat penting dalam melindungi kepentingan nasional yang dapat digunakan sebagai penangkal bagi produk-produk yang masuk ke wilayah Negara Indonesia, merupakan instrument pasar guna meningkatkan daya saing suatu produk, dan sebagai alat bagi lembaga sertifikasi. Penerapan SNI secara umum dihadapkan pada sifat dasar SNI yang voluntary, sehingga penerapan SNI terutama SNI sektor kehutanan masih terbatas. Hal ini berbeda dengan peraturan/regulasi teknis yang bersifat wajib dan memiliki kekuatan hukum. SNI dapat diberlakukan wajib melalui regulasi teknis jika berkaitan dengan keamanan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan (K3L).



Penetapan SNI Tahun 2014 dan rencana Perumusan SNI Tahun 2015

2015/01/05 - 07:31 am

Pustanling merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Kehutanan dalam bidang standardisasi, lingkungan dan perubahan iklim. Salah satu mandat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.40/Menhut-II/2010, adalah melaksanakan perumusan bahan standardisasi. Dalam melaksanakan mandat perumusan bahan standardisasi bidang kehutanan, Pustanling mengelola 3 (tiga) Panitia Teknis (PT), yaitu PT 65-01 Pengelolaan Hutan, PT 65-02 Hasil Hutan Bukan Kayu, dan PT 79-01 Hasil Hutan Kayu. Setiap PT beranggotakan keterwakilan dari pakar, regulator, konsumen, dan produsen yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Tugas PT adalah melakukan perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan pemeliharaan Standar Nasional Indonesia (SNI). 



Focus Group Discussion dan Pertemuan Tindak Lanjut Pembangunan Sistem Informasi Safeguards (SIS) REDD+ tingkat Provinsi (Kalimantan Timur)

2014/11/13 - 05:52 am

Pusat Standardisasi dan Lingkungan bekerjasama dengan GIZ Forclime menyelenggarakan Focus Group Discussion dan Pertemuan Tindak Lanjut Pembangunan Sistem Informasi Safeguards (SIS) REDD+ tingkat Provinsi (Kalimantan Timur) pada 21-22 Juli 2014 bertempat di Hotel Senyiur, Samarinda. Pertemuan bertujuan untuk melanjutkan koordinasi dengan POKJA REDD+ Kalimantan Timur untuk berdiskusi dan mengetaui gap pada pembangunan SIS REDD+ di tingkat Provinsi yang meliputi:

 

  • Kerangka institusional dan pelaksana SIS tingkat Provinsi dan legalitas kelembagaan
  • Prinsip Kriteria dan Indikator (PCI) SIS REDD+ pada tingkat Provinsi dan relasinya dengan kerangka kebijakan pembangunan SIS nasional
  • Peningkatan kapasitas SDM dan teknis serta SOP dan pelaporannya


Bahan Workshop RSNI Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Bidang Kehutanan tanggal 12 November 2014

2014/11/10 - 05:17 am

File : Download



Konsensus Rancangan Standar Nasional Indonesia Kayu plastik komposit (Wood plastic composite)

2014/09/03 - 05:14 am

Pusat Standardisasi dan Lingkungan telah melaksanakan rapat Konsensus RSNI2 Komposit kayu plastik (Wood plastic composite) pada tanggal 28 Agustus 2014 di IPB ICC Bogor. RSNI Komposit kayu plastik dirumuskan oleh PT 79-01 dengan melibatkan tim konseptor dari Fakultas Kehutanan IPB dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan. Proses perumusan diawali dengan penetapan PNPS oleh Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya dibahas melalui Rapat Teknis dan Rapat Konsensus.



Pencarian



Hit Counter

Jumlah Pengunjung : 99846