Berita

Konsensus Rancangan Standar Nasional Indonesia Kayu plastik komposit (Wood plastic composite)

2014/09/03 - 12:14 pm

Pusat Standardisasi dan Lingkungan telah melaksanakan rapat Konsensus RSNI2 Komposit kayu plastik (Wood plastic composite) pada tanggal 28 Agustus 2014 di IPB ICC Bogor. RSNI Komposit kayu plastik dirumuskan oleh PT 79-01 dengan melibatkan tim konseptor dari Fakultas Kehutanan IPB dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan. Proses perumusan diawali dengan penetapan PNPS oleh Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya dibahas melalui Rapat Teknis dan Rapat Konsensus.



Ujicoba Alat Penilai Pelaksanaan Safeguards pada Sistem Informasi Safeguards REDD+

2014/07/18 - 07:59 am

Pada Rabu 16 Juli 2014 bertempat di Hotel Atlet Century Park Jakarta telah diselenggarakan Pertemuan Ujicoba Alat Penilai Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards (SIS) REDD + di Indonesia  dalam rangka Implementasi Safeguards COP 16 Cancun yang diselenggarakan oleh Bidang Perubahan Iklim, Pusat Standardisasi dan Lingkungan.



Diseminasi Standardisasi Sektor Kehutanan di Makassar tanggal 19-21 Mei 2014

2014/06/06 - 01:26 pm

Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelenggarakan Diseminasi Standardisasi Sektor Kehutanan pada tanggal 19-21 Mei 2014 di Makassar. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan dihadiri oleh 100 orang peserta yang berasal dari 2 Dinas Kehutanan Provinsi (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat), 17 Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota lingkup Sulawesi Selatan, 6 UPT lingkup Kementerian Kehutanan, 4 Unit KPHL lingkup Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, 2 BUMN, 1 Perguruan Tinggi, 2 Industri, 3 UPTD Provinsi, 2 Asosiasi dan 1 LSM.



Evaluasi Fasilitasi Persiapan Penerapan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari di Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur

2014/06/03 - 09:28 am

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) adalah sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu atau kelompok komunitas pada lahan negara, lahan komunal, lahan adat dan atau lahan milik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan masyarakat, serta diusahakan secara subsistensi ataupun untuk komersial. Pusat Standardisasi dan Lingkungan sejak tahun 2008 s.d 2014 telah memfasilitasi pendampingan PHBML sebanyak 46 unit yang terdiri dari 20 unit di Provinsi Jawa Timur, 17 unit di Provinsi Jawa Tengah, 2 unit di Provinsi D.I Yogyakarta, dan 7 unit di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten yang mendapat alokasi untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi persiapan penerapan PHBML Pustanling pada tahun 2012, dan atas dukungan Pustanling dan Biro Umum Kementerian Kehutanan, Forest Management Unit (FMU) Jati Mulya Lestari Blitar memperoleh sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) skema LEI pada 17 Januari 2013.



Workshop Pemangku Kepentingan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Terkait Kemitraan REDD+, Hutan Dan Perubahan Iklim Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku

2014/05/26 - 10:20 am

Dalam rangka mengarusutamakan isu perubahan iklim dan REDD+ dalam pembangunan/pengembangan KPH yaitu peningkatan peran para pemangku kepentingan di Kabupaten Buru pada umumnya dan kelembagaan KPH pada khususnya, Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) menyelenggarakan Workshop Pemangku Kepentingan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terkait kemitraan REDD+, Hutan dan Perubahan Iklim di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Pertemuan ini dilaksanakan pada Kamis 22 Mei 2014 bertempat di Hotel Grand Sarah, Namlea, Kabupaten Buru. Pertemuan diikuti 42 orang yang merupakan perwakilan dari instansi pemerintah kabupaten (SKPD dan UPTD) yang terkait isu perubahan iklim, Dinas Kehutanan, Perguruan Tinggi terkait (akademisi dan lembaga penelitian), NGO, swasta dan perwakilan kelompok masyarakat adat di Kabupaten Buru.



Ujicoba Alat Penilai Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards (SIS) REDD+ di Tingkat Sub Nasional

2014/05/16 - 10:46 am

Penjajagan ujicoba alat penilai SIS REDD+ telah dilakukan di Provinsi Jambi melalui Workshop Sosialisasi Pembangunan SIS REDD+ dan Ujicoba Alat Penilai pada SIS REDD+ di Provinsi Jambi pada tanggal 10 - 11 Desember 2013. Terpilihnya Provinsi Jambi untuk ujicoba alat penilai SIS REDD+ di level sub-nasional dikarenakan Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi dan komitmen dalam implementasi REDD+. Hal ini dapat terlihat dengan telah tersusunnya dokumen SRAP di Provinsi Jambi yang disusun oleh KOMDA REDD+ Provinsi Jambi. Dokumen SRAP REDD+ sudah memasuki masa implementasi nyata di tingkat provinsi dengan dukungan berbagai pihak di Kabupaten/ Kota se Provinsi Jambi bahkan di tingkat tapak. Selain itu sejak tahun 2009 dibawah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah dibentuk Badan Pelayanan Informasi Kehutanan (BPIK) berbasis teknologi informasi. Keberadaan BPIK ini sangat memberikan peran positif dalam menyampaikan informasi kehutanan se-Jambi kepada semua pihak secara transparan dan terbarukan. Hal ini dapat dijadikan modal bagi Provinsi Jambi untuk mengimplementasi SIS REDD+ berbasis website.

 

Sebagai tindak lanjut dari workshop tersebut, maka Pusat Standardisasi dan Lingkungan menyelenggarakan Pertemuan Ujicoba Alat Penilai Sistem Informasi Pelaksanaan Informasi Pelaksanaan Safeguards (SIS) REDD+ di Tingkat Sub Nasional di Provinsi Jambi yang diperuntukkan bagi stakeholders kunci dalam pelaksanaan safegurads REDD+ dan link dengan Provinsi Jambi. Hal ini sesuai dengan salah satu target Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi  tahun 2014 yaitu tersedianya data dan informasi pada website melalui program Pusat Informasi Kehutanan. Dengan SIS REDD+ dengan web platform diharapkan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi khususnya BPIK dapat menjaring informasi pelaksanaan Demonstration Activities (DA) REDD+ di Provinsi Jambi, sekaligus sebagai sarana penyampaian informasi kepada semua pihak. 



ARKN-FCC 9th Meeting

2014/05/09 - 02:36 pm

ASEAN Regional Knowledge Network on Forest and Climate Change (ARKN-FCC) in its 8th meeting in Bali, Indonesia, from 4-6 March 2014, agreed to have the follow up meeting back to back with Asia Forest Conference in Jakarta from 7- 8 May 2014. The meeting will discuss emerging issues under UNFCCC negotiation and submission to UNFCCC Secretariat on issues relating to safeguards information system for REDD+.

 

Land Sector including forestry is one of the emerging issues under the Ad Hoc Working Group on Durban Platform for Enhanced Actions  (ADP) which will  be an important part of the negotiation agenda starting from Bonn meeting in June this year, as the follow up of  ADP 2-4 outcomes.

 

In order to follow up and discuss issues relating to land sector and forest under climate regime, the Office of Coordinator of ARKN-FCC, supported by GIZ through ASEAN-German Programme on  Response to Climate Change (GAPCC) will organize “THE 9th MEETING OF ASEAN REGIONAL KNOWLEDGE NETWORK ON FOREST AND CLIMATE CHANGE (ARKN-FCC)” in Jakarta,  Indonesia, from 7-8 May 2014.



Konsensus Rancangan Standar Nasional Indonesia Minyak kayu putih

2014/05/09 - 10:51 am

Minyak kayu putih merupakan salah satu produk unggulan hasil hutan bukan kayu sektor kehutanan. Standar minyak kayu putih sudah ada sejak tahun 2001. SNI Minyak kayu putih telah disusun oleh Kementerian Kehutanan (SNI 01-5009.11-2001 Minyak kayu putih) dan Kementerian Perindustrian (SNI 06-3954-2006 Minyak kayu putih). Berdasarkan hasil kaji ulang yang telah dilakukan oleh Panitia Teknis (PT) 65-02 Hasil Hutan Bukan Kayu terhadap SNI dimaksud, terdapat perbedaan dalam klasifikasi mutu produk. Dalam SNI 01-5009.11-2001 Minyak kayu putih terdapat klasifikasi mutu produk, sedangkan pada SNI 06-3954-2006 Minyak kayu putih tidak terdapat klasifikasi mutu produk. Selain itu diperoleh informasi dari produsen bahwa kadar sineol dari minyak kayu putih di Pulau Buru bisa mencapai lebih dari 60%. Selama ini Perum Perhutani sebagai produsen utama minyak kayu putih menggunakan SNI 01-5009.11-2001 Minyak kayu puith yang didalamnya mencantumkan klasifikasi mutu produk. Karena dalam pemasarannya, klasifikasi mutu produk menentukan nilai jual produk. Namun klasifikasi mutu produk yang tercantum pada SNI tersebut belum mewadahi kadar sineol produk minyak kayu putih yang berasal dari Pulau Buru. Sehingga untuk melindungi dan mengakomodir semua produk minyak kayu putih, perlu dilakukan revisi terhadap SNI tersebut. Kementerian Kehutanan memiliki inisiatif untuk menindaklanjuti hasil kaji ulang tersebut dan menyepakati untuk melakukan revisi terhadap SNI minyak kayu putih.  



MoU Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) antara Pusat Standardisasi dan Lingkungan (PUSTANLING) dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunung Kidul D.I. Yogyakarta dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

2014/05/06 - 08:34 am

Pusat Standardisasi dan Lingkungan merupakan salah satu unit organisasi Kementerian Kehutanan yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan hutan rakyat lestari di Indonesia, yang ditunjukkan melalui program pendampingan/fasilitasi persiapan penerapan PHBML sejak tahun 2010. Melalui program tersebut, telah terdampingi 28 (dua puluh delapan) unit manajemen hutan rakyat di berbagai kabupaten dan provinsi di Indonesia. Tujuan akhir dari program ini adalah terbentuknya unit manajemen hutan rakyat (UMHR) lestari, peningkatan kapasitas petani hutan rakyat, dan UMHR siap untuk dilakukan penilaian sertifikasi hutan rakyat lestari oleh lembaga sertifikasi dan program pendampingan PHBML berlanjut hingga Tahun 2014 ini.



Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Isu Strategis Terkait Land Based Sector

2014/05/06 - 07:07 am

Sesuai hasil pertemuan Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Actions (ADP) yang diselenggarakan di Bonn pada tanggal 10-14 Maret 2014, pada pertemuan di Bonn bersamaan dengan SBSTA dan SBI ke-40, persidangan dibagi  ke dalam:

  1. Workstream I berupa negosiasi draft kesepakatan tahun 2015 berdasarkan submisi dari parties dan,
  2. Forum tentang pengalaman dan best practice perkotaan dan pemerintah daerah dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta 2 (dua) technical expert meeting tentang urban environment and land use.

 

Dengan 65% luasan negara berupa kawasan hutan dan perkiraan bonus demografi tahun 2030, Indonesia sangat berkepentingan dalam negosiasi yang akan menentukan kesepakatan pada tahun 2015, terutama dengan adanya kesepakatan kontribusi ke dalam upaya global untuk penurunan emisi GRK dalam rangka menjaga kenaikan temperatur bumi dibawah 2°C mulai tahun 2020.

 

Dalam rangka koordinasi dan memperoleh informasi tentang program jangka panjang dan menengah pada sektor-sektor berbasis lahan guna mempersiapkan masukan untuk posisi negosiasi dan kontribusi nasional dimaksud, Pusat Standardisasi dan Lingkungan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Isu Strategis terkait Land Based Sector yang diselenggarakan di hotel Shantika Jakarta pada 25 April 2014. 



Pencarian



Hit Counter

Jumlah Pengunjung : 66015